Berikan penjelasan mengenai zona laut teritorial indonesia

Berikan penjelasan mengenai zona laut teritorial indonesia. Mewujudkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan khususnya kepada Bangsa dan Negara Indonesia tentang rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh, kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara dan ketentuan-ketentuan hukum laut termasuk kebebasan-kebebasan di Laut Lepas dan hak lintas damai di Laut Teritorial sesuai yang termaktub di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Jamaica 1982. Memberikan kepastian dan kekuatan hukum melalui penerbitan UU RI untuk mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Jamaica 1982 sesuai konsep kewilayahan laut Bangsa dan Negara Indonesia. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Hal ini sangat berbeda dengan yang diatur dalam TZMKO Territoriale Zee-en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1933, tercantum dalam Staatsbad 1933 Nomor 422, berlaku mulai tanggal 25 September 1933, yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda. Pasal 1 Ordonansi tersebut menyatakan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia sehingga Apabila menggunakan pasal tersebut untuk mengukur lebar laut territorial, maka sebagian besar dari pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau akan mempunyai laut territorial sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut tersebut akan terdapat bagian-bagian dari laut bebas Sunyowati, D dan Narwaty E,. Persetujuan perjanjian persahabatan dilakukan Sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktip serta politik tetangga baik yang kita anuti, dan sesuai pula dengan azas-azas Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, Pemerintah senantiasa berusaha untuk mengadakan dan memelihara perhubungan persahabatan dengan negara-negara seluruh dunia umumnya dan dengan negara-negara tetangga serta negara-negara Asia-Afrika khususnya.