Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan . Hal ini dapat dilihat dari belum semua kepala daerah menginventarisir dan membuat perda terkait dengan masyarakat adat dan kearifan lokal di daerahnya dan hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah adatnya seringkali diganggu oleh hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara. Sedangkan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sudah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional bahkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 memuat bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang Pengakuan pemerintah atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan perundangundangan memberikan gambaran bahwa Negara dalam hal ini pemerintah memiliki legitimasi dalam pengaturan masyarakat hukum adat, padahal masyarakat hukum adat telah memiliki aturan sendiri dalam bentuk awig-awig yang berisi tentang segala hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat hukum adat baik tentang budaya, norma dan tata aturan lainnya yang ditaati dan dipatuhi sebagai pedoman kehidupan masyarakat hukum adat setempat. Jika kita menelusuri perjalanan sejarah bahwa masyarakat hukum adat lebih dulu ada dari Negara ini.

Sehingga ketika keberadaan masyarakat hukum adat pada masa perkembangannya harus mendapat legitimasi dari Negara tentu saja akan menjadi pertentangan karena masyarakat hukum adat merasa telah memiliki aturan-aturan sendiri dan Negara harus mengormati dan mengakui keberadaan mereka tanpa harus mendapat legitimasi dari pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dan 3 serta Bab II Pasal 4 memuat soal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Negara menjadi institusi penentu soal eksistensi masyarakat hukum adat, namun Negara dimaksud menjadi termanifestasi kepada kekuasaan pemerintah sebagaimana dimuat dalam Bab II Pasal 4 yang menyatakan : Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.